Sebelum
perang Diponegoro pecah, terjadi kekalutan di Istana Yogyakarta, yaitu pada
masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II atau Sultan Sepuh yang memerintah
dari tahun 1792 sampai 1890. Sultan Sepuh adalah nenek Pangeran Diponegoro yang
di nobatkan menjadi raja sebagai pengganti Sultan Hamengku Buwono I, sehingga
ia mengalami sendiri peristiwa yang terjadi di istana sejak pemerintahan Sultan
Hamengku Buwono II. Ketika pada tahun 1792, Sultan Hamengku Buwono I wafat,
maka permaisurinya Kanjeng Ratu Ageng, tetap tinggal di Istana sambil mengasuh
cicitnya, Pangeran Diponegoro waktu itu berusia tiga tahun. Ketegangan mulai
timbul ketika Sultan Hamengku Buwono II memecat dan menggeser pegawai istana
dan bupati-bupati yang dahulu dipilih oleh Sultan Hamengku Buwono I. Sultan
Hamengku Buwono II menginginkan pemerintahan yang kuat dengan dibantu oleh
orang-orang yang dekat dengannya. Maka diangkatlah menantunya sebagai pembantu,
misalnya Raden Adipati Danurejo II sebagai patih, Raden Tumenggung
Sumodiningrat sebagai Wedana Lebet dan Raden Ronggo Prawirodirjo III, sebagai bupati-wedana Mancanegara Timur.
Tindakan Sultan ini mengakibatkan sebagian pegawai yang telah berpengalaman
dalam pemerintahan mengundurkan diri. Kanjeng Ratu Ageng telah member
peringatan kepada Sultan atas tindakan tersebut, tetapi tidak mendapat
tanggapan baik. Golongan yang disisihkan kemudian minta perlindungan kepada
putera mahkota, yaitu ayah Pangeran Diponegoro. Keadaan istana menjadi tidak
tentram, sehingga Kanjeng Ratu Ageng meninggalkan istana dengan diikuti oleh
Pangeran Diponegoro yang waktu berusia enam tahun. Ratu Ageng menuju kea rah
barat Yogyakarta, yaitu Tegalrejo.
Tak
lama kemudian Sultan Hamengku Buwono II diturunkan dari tahta oleh Belanda.
Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pemerintahan. Lalu, diangkat Pangeran
Adipati Anom sebagai Sultan Hamengku Buwono III, yang memerintah dari tahun
1810-1811.
Dalam
masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono III keadaan pemerintahan Yogyakarta
semakin mundur. Beberapa daerah kesultanan diserahkan kepada Belanda; pajak di
daerah pantai yang semula harus dibayar Belanda kepada Sultan, dihapus. Selain
itu, upacara penghormatan kepada Sultan yang dianggap terlampau berlebihan
dihapus.
Sultan
Sepuh yang sangat merasakan akibat penyerahan tahta pada puteranya yang
ternyata sangat menguntungkan pihak Belanda. Hal ini menimbulkan niatnya untuk
mengambil alih pemerintahan dengan maksud mencegah keruntuhan pemerintahan.
Akan tetapi mengalami kegagalan. Dan beliau dibuang ke Pulau Pinang pada tahun 1812.
Tak
lama kemudian Sultan Hamengku Buwono III wafat, lalu digantikan oleh Pangeran
Jarot, Putera Mahkota sebagai Sultan
Hamengku Buwono IV, yang memerintah dari tahun 1814 sampai 1822.
Sementara
itu, gejala baru yang timbul sebagai akibat hubungan dengan kekuasaan asing
itu, ialah makin meluasnya peredaran minuman keras baik dikalangan bangsawan
maupun rakyat umum. Gejala ini oleh golongan agama dalam istana dianggap
membahayakan kehidpuan agama islam. Pangeran Diponegoro mengecam kehidupan
istana waktu itu dengan mengatakan, bahwa para bangsawan telah mengabaikan
ajaran agama islam dan tidak lagi menghormati para ulama.Sultan Hamengku Buwono
IV yang memerintah di istana dipandang lemah dalam menghadapi kekuasaan Belanda
dan berada di bawah pengaruhnya.
Ketika
pada tahun 1822 Sultan Hamengku Buwono IV wafat mendadak, maka atas persetujuan
Belanda yang ditunjuk penggantinya adalah puteranya, Pangeran Menol yang baru
berusia tiga tahun. Dengan gelar Sultan Hamengku Buwono V yang memerintah dari
tahun 1822 sampai 1826. Karena belum dewasa maka dibentuk suatu dewan
perwakilan yang bertugas mendampingi Sultan menjalani pemerintahan. Anggota
Dewan terdiri dari nenek Sultan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono III), ibu
dari Sultan (permaisuri Sultan Hamengku Buwono IV), pangeran Mangkubumi (putera
Sultan Hamengku Buwono II) dan Pangeran DIponegoro. Kedudukan Diponegoro dalam
dewan perwalian ini pada prakteknya tidak berarti sama sekali, ia tidak pernah
diajak bicara urusan pemerintah. Hal ini menunjukan adanya usaha penyingkiran
atas dirinya. Selanjutnya Diponegoro mengeluh bahwa kedudukanya dalam perwalian
hanya sebagai seorang emban saja
dalam arti biasa. Akhirnya Diponegoro mengundurkan diri dari dewan perwalian
dan tak mau turut campur dalam urusan istana.
Diluar
kehiduan istana terdapat juga kekecewaan dikalangan sebagian besar rakyat,
khususnya petani. Kekecewaan terhadap pemerintah kerajaan selain dikarenakan
tekanan-tekanan pajak dan kerja wajib, juga karena tindakan raja yang
mengijinkan penyewaan tanah pada perkebunan-perkebunan swasta asing.
Dalam
hal itu penyewaan tanah ngarai pada perkebunan-perkebunan swasta membawa akibat
makin terdesaknya tanah persawahan. Gejala tersebut cukup menjelaskan permulaan
perlawanan Diponegoro perkebunan-perkebunan swasta juga merupakan sasaran
penghancuran dari lascar petani dan banyak petani yang menggabungkan diri
dengan Pangeran Diponegoro.
Kekecewaan
terhadap pemerintah kerajaan, yang dalam bidang politik banyak dipengaruhi oleh
Belanda, ketika terjadi kericuhan mengenai pembuatan jalan melalui tanah desa
Tegalrejo tanpa seizing Diponegoro. Jalan yang akan dibangun oleh Belanda
tersebut melintas tanah makam leluhur Diponegoro itu mendapat tentangan keras
dari Pangeran Diponegoro. Insiden pemasangan tonggak jalan terjadi pada tanggal
20 Juli 1825 tidak dapat didamaikan. Belanda bersikeras untuk melaksanakan
maksudnya, sedang Diponegoro juga tetap mempertahankan haknya sebagai pemilik
tanah Tegalrejo, dan suasana menjadi semakin tegang.
Dengan
perantaraan Pangeran Mangkubumi, Residen A.H. Smisaert meminta agar Diponegoro
bersedia datang ke rumah Residen, namun permintaan itu ditolaknya. Dan
peringatan kedua oleh Belanda, apabila Pangeran Mangkubumi tidak berhasil
melunakkan pendirian Diponegoro, maka Belanda tidak berani menanggung
keselamatan dirinya. Akhirnya Mangkubumi berpihak dengan Pangeran Diponegoro.
Surat Residen yang dibawa oleh Mangkubumi sebenarnya akan dijawab oleh
Diponegoro nemun pasukan Belanda telah mendahului menembakkan meriam ketika surat
balasan Diponegoro sedang ditulis Mangkubumi.
Bunyi
meriam Belanda terdengar pada tanggal 20 Juli 1825 kurang lebih pukul 5 sore
hari yang mengejutkan rakyat Tegalrejo. Rakyat Tegalrejo dalam waktu singkat membanjiri
sekitar dalem Tegalrejo dengan membawa peralatan senjata yang ada pada mereka
seperti tobak, lembing, umban pelempar batu.
Lalu
salah seorang pasukan Diponegoro melaporkan bahwa pasukannya telah dipukul
mundur. Atas desakan Pangeran Mangkubumi, Pangeran Diponegoro dan diikuti oleh
adik Pangeran Mangkubumi yaitu Pangeran Ronggo berhasil meloloskan diri dari
kepungan musuh.
Jalannya
Perang
Daerah
pertempuran makin lama makin meluas. Di daerah Kedu terjadi pertempuran sengit
di Desa Dinoyo. Pasukan Diponegoro menghadapi lawan yang besar jumlahnya.
Mereka terdiri dari 2000 orang, yaitu gabungan antara pasukan Belanda dan
pasukan Tumenggung Danuningrat, Bupati Kedu mimihak pada Belanda. Seconegoro
dan Kertonegoro segera meminta bantuan ke Selarong. Dari Selarong dikirim
bantuan prajurit Bulkiya yang mana
dipimpin oleh Haji Usman Alibasah dan Haji Abdulkadir. Yang pada akhirnya,
pasukan Belanda dapat dipukul mundur dan bupati Kedu, Tumenggung Danuningrat
tewas dalam pertempuran.
Sementara
itu di Selarong, Pangeran Diponegoro menerima surat dari Jenderal de Kock di
Surakarta tanggal 7 agustus 1825, disusul dengan surat yang kedua tanggal 14
Agustus 1825. Yang isinya de Kock berjanji akan member jaminan keamanan pada
Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi sertta pengikutnya, apabila beliau
bersedia menghentikan perang dan bersedia melakukan perundingan perdamaian.
Akan tetapi tidak ada balasan dari de Kock. Maka pertempuran oleh Pangeran
Diponegoro masih berlanjut.
Pangeran
Diponegoro mengangkat lagi pemimpin-pemimpin pasukan untuk memperkuat barisan.
Prajurit P ini dipimpin oleh Raden Dullah Prawirodirjo (Sentot Alibasah
Prawirodirjo), prajurit Surojo dipimpin oleh Abu Sungeb, Prajurit Bulkiya
dipimpin oleh Haji Muh, Usman Basah dan Haji Abdulkadir.
Peperangan
terus berjalan. Gunung Kidul dibawah pimpinan Pangeran Singosari jatuh.
Pangeran Singosari mundur dan bergabung dengan Syekh Dullah Kaji Muda di
Imogori. Prajurit Bulkiya segera datang membantu dan dalam pertempuran sengit
di pimpin oleh Haji Usman Alibasah pasukan Belanda dapat dipukul mundur.
Di
daerah Plered pertahanan pasukan Diponegoro cukup kuat. Pada tanggal 16 April
1826 mendapat serangan dari pasukan Belanda dibawah seorang jenderal, namun
tetap bertahan. Serangan Belanda kedua kalinya tanggal 9 Juni 1826, yang
dibantu oleh pasukan Mangkunegoro juga tidak berhasil mematahkan pertahanan
Kertopengalasan. Di daerah pertempuran lain pasukan Sentot Ali Basah
Prawirodirjo pada tanggal 28 Juli 1826 telah berhasil melakukan penyergapan
terhadap pasukan musuh di Kasuruan. Pasukan Diponegoro sendiri pada tanggal 9
Agustus 1826 telah pula berhasil memukul pasukan Belanda.
Kesulitan-kesulitan
yang dialami selama periode perang 1825-1826 mendorong pimpinan militer Belanda
untuk menggunakan siasat baru, ialah Benteng
Stelsel, atau Sistem Benteng. Sistem ini dimulai dilaksanakan oleh Jenderal
De Kock dalam periode sejak tahun 1827. Tujuan dari Benteng Stelsel adalah untuk mempersempit ruang gerak pasukan
Diponegoro dengan jalan mendirikan pusat-pusat pertahanan berupa
benteng-benteng di daerah yang telah dikuasai oleh Belanda. Pelaksanaan Bentang Stelsel juga dimaksud untuk
mengadakan tekanan pada Diponegoro agar bersedia segera menghentikan
perlawanan.
Akhir
Perang
Bertambahnya
kekuatan pasukan Belanda dengan datangnya bantuan pasukan dari daerah-daerah
lain merupakan salah satu sebab makin terdesaknya pasukan Diponegoro di
berbagai daerah pertempuran. Sementara itu, Belanda juga makin giat berusaha
untuk mendekati pemimpin-pemimpin pasukan dengan maksud agar mereka mau memihak
Belanda. Seorang Putera Mangkubumi bernama Pangeran Notodiningrat bersama
dengan istri, ibunya dan 20 orang pengikutnya, menyerah pada tanggal 18 April
1828; Pangeran Ari Papak menyerah dalam bulan Mei 1828, sedang Sosrodilogo yang
merupakan tokoh dalam mengobarkan perlawanan di daerah Rembang juga menyerah
tanggal 3 Oktober 1828.
Sentot
Prawirdirjo masih terus aktif melakukan perlawanan di medan pertmapuran.
Meskipun pernah terpaksa mundur pada saat menghadapi Belanda pada akhir
September 1828. Pada tanggal 20 Desember 1828 ia mengadakan penyerangan atas
Benteng Belanda di daerah Nanggulan dan memperoleh kemenangan. Dalam
pertempuran tersebut Kapten van Ingen dan Pangeran Prangwadono tewas. Dalam
pandangan Belanda, Sentot tetap merupakan musuh yang berbahaya. Oleh karenanya
Belanda berusaha mencari jalan untuk mendekatinya sehingga ia mau menyerah.
Selanjutnya
pada tanggal 27 Juli 1829, van Nes juga mengirim surat kepada Sentot
Prawirdirjo berisi ajakan untuk berdamai. Belanda menyanggupi untuk menjamin
keselamatan diri Sentot dan akan member perlakuan dan kedudukan yang baik.
Dalam hubungan ini, Komisaris Jenderal de Bus telah member instruksi kepada
Jenderal De Kock agar memaksa Diponegoro untuk menghentikan perlawanan dan
supaya mengancam akan membunuh anaknya, Diponegoro Anom, apabila Diponegoro
menolaknya.
Untuk
mendekati Sentot lagi, Belanda menggunakan Pangeran Ario Prawirodiningrat,
Bupati Madiun yang masih kerabat dengan Sentot sendiri. Prawirodiningrat
diminta oleh Belanda untuk melunakkan pendirian Sentot agar mau menghentikan
perlawanan. Akhirnya pendekatan Belanda pada Sentot untuk berdamai berhasil
dalam perundingan di Imogiri tanggal 17 Oktober 1829, yaitu setelah Belanda
bersedia menerima beberapa syarat yang diajukan oleh Sentot. Sebagai kelanjutan
dari persetujuan itu Sentot dan pasukannya pada tanggal 24 Oktober 1829
memasuki ibukota Negara Yogyakarta untuk menyerahkan diri.
Bagi
Diponegoro menyerahnya Sentot merupakan pukulan berat. Sedangkan sebulan
sebelumnya, Pangeran Joyokusumo yang banyak membantu dalam bidang taktik, telah
gugur dalam suatu pertempuran. Merosotnya kekuatan perang Diponegoro makin
Nampak setelah makin banyak orang-orang yang berperanan besar menyerah pada
Belanda.
Usaha
Belanda untuk mempercepat selesainya perang antara lain juga dilakukan dengan
cara pengumuman pemberian hadiah sebanyak 20.000 ringgit kepada siapapun yang
dapat menangkap Diponegoro. Pengumuman yang telah dikeluarkan sejak tanggal 21
September 1829 hingga akhir tahun itu masih belum juga berhasil. Pendekatan
akhirnya tercapai dengan diadakanya pertemuan antara Kolonel Cleerens dengan
Diponegoro di Desa Romo Kalam pada tanggal 16 Februari 1830. Dalam perundingan
pada hari berikutnya di Kecawang Belanda menyarankan pada Diponegoro untuk
melanjutkan perundingan di Magelang dengan jaminan ia akan mendapat perlakuan
jujur, dalam arti apabila perundingan gagal, ia diperbolehkan ke medan perang.
Dengan kepercayaan akan janji Cleerens, Diponegoro dengan pasukannya pada
tanggal 21 Februari 1830 telah tiba di bukit Menoreh dan seterusnya pada
tanggal 8 Maret 1830 memasuki kota Magelang. Berhubung bertepatan dengan bulan
Ramadhan, maka Diponegoro meminta agar perundingan ditunda.
Sementara
itu, Jenderal De Kock yang baru tiba di Semarang setelah beberapa waktu lamanya
di Batavia, mendengar berita bahwa usaha Cleerens untuk mendekati Diponegoro
berhasil. Pada tanggal 25 Maret 1830 Jenderal De Kock dengan secara rahasia
member instruksi untuk menangkap Diponegoro apabila perundingan gagal.
Penundaan perundingan selama kira-kira 20 hari dalam bulan Ramadhan member
kesempatan pada Belanda untuk merencanakan penangkapannya. Perundingan yang
diadakan pada tanggal 28 Maret 1830 ternyata berakhir dengan kegagalan. Di
rumah Residen Kedu yang menjadi tempat perundingan itulah Diponegoro ditangkap.
Dengan ditangkapnya Diponegoro berarti bahwa pemimpin tertinggi perlawanan
tidak ada lagi. Kegiatan perlawanan di daerah-daerah yang sejak awal tahun 1830
telah menurun menjadi semakin lemah dan akhirnya tidak berate lagi.
Berdasarkan
keputusan pemerintah Belanda di Batavia pada tanggal 30 April 1830, Diponegoro
disingkirkan ke Menado. Diponegoro kemudian diangkut dengan kereta ke Semarang
dengan penjagaan serdadu-serdadu Belanda. Karena di Menado penjagaan atas
Diponegoro dirasa kurang kuat maka pada tahun 1834 Belanda memindahkannya ke
tempat pembuangan di Ujungpandang. Di situlah Diponegoro tinggal sampai
meninggalnya pada tanggal 8 Januari 1855 dalam usia lebih kurang 70 tahun.
Sumber:
Marwati
Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta : PN Balai Pustaka
